Lakukan RDP, Komisi VI Setujui Pagu Anggaran Empat Mitranya

07-09-2022 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji. Foto: Oji/Man

 

Komisi VI DPR RI menyetujui pagu anggaran tahun 2023 untuk empat mitranya setelah melawati pembahasan panjang. Keempat mitranya itu Badan Standardisasi Nasional (BSN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengusahaan (BP) Batam, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas (BPKS) Sabang.

 

Dalam rapat dengar pendapat Komisi VI DPR yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji, disetujui pagu anggaran untuk keempat mitranya. BSN mendapat pagu anggaran 2023 sebesar Rp227.246.074.000, KPPU mendapat Rp113.129.034.000, BP Batam Rp2.068.248.980.000, dan BPKS Rp66.527.592.000.

 

"Komisi VI DPR RI mendorong agar BSN, KPPU, BP Batam, dan BPKS Sabang melakukan sinergitas kegiatan sosialisasi bersama Komisi VI DPR RI," kata Sarmuji. Pada kesempatan itu, Komisi VI juga membahas realisasi anggaran tahun 2022 hingga Agusntus tahun ini. Dalam pembahasan realisasi anggaran per agustus 2022 terungkap, BSN sebesar Rp129.818.177.660 atau 62,95 persen dari Pagu anggaran sebesar Rp206.212.595.000.

 

Sarmuji melanjutkan, realisasi KPPU 2022 mencapai Rp82.757.775.284 dari total anggaran Rp121.648.842.000 atau 64,60 persen. Sementara BP Batam mencapai Rp907.887.529.138 dari Rp2.161.377.266.000 atau 42,01 persen dan BPKS Sabang mencapai Rp33.740.000.000 dari total Rp77.473.000.000 atau 43,55. (mh/aha) 

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...